Jombang-Timeofjava.com-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menyampaikan jawaban atas pendapat Bupati Jombang dalam pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua raperda tersebut yakni tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Smart City) dan Kerja Sama Daerah.
Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jombang, Senin (20/10), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji dan dihadiri Bupati Jombang beserta jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta anggota dewan.
Dalam penyampaiannya, Hadi Atmaji menyampaikan apresiasi kepada Bupati atas pandangan dan saran terhadap kedua rancangan peraturan daerah tersebut.
Ia menegaskan, DPRD bersama Pemkab memiliki semangat yang sama untuk memperkuat landasan hukum pembangunan daerah yang fokus pada transparansi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait Raperda Penyelenggaraan Kota Cerdas, DPRD menilai penerapan konsep Smart City bukan hanya soal digitalisasi layanan publik, tetapi juga strategi pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi dan tata kelola modern.
“Smart City solusi menjadi dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Hadi.
Ia menjelaskan, saran Bupati agar penyusunan Masterplan Smart City disinergikan dengan RPJMD telah diakomodasi dalam Pasal 24 ayat (4) rancangan peraturan tersebut.
Sinkronisasi antara RPJMD dan Smart City dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan searah dan terukur.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan data dan keamanan sistem digital. Ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 21 Raperda, yang mewajibkan pemerintah daerah menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta informasi publik.
“Keamanan informasi merupakan landasan utama dalam membangun Smart City yang terpercaya dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara dalam pembahasan Raperda Kerja Sama Daerah, DPRD Jombang menekankan pentingnya sinergi antarwilayah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan serta memperluas lapangan kerja.
“Kerja sama daerah bukan sekedar kebutuhan administratif, tapi menjadi sarana memperluas jejaring pembangunan agar Jombang tumbuh bersama dengan daerah lain,” ujar Hadi Atmaji.(Dodik)
Penulis : Dodik
