Jombang,Timeofjava.com-
Rapat dengar pendapat (hearing) antara pimpinan DPRD Jombang dengan rekanan DPP Gas-JP digelar di ruang paripurna, Kantor DPRD Jombang, Senin (15/9/2025).Timeofjava.com
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan itu berlangsung dinamis dengan saling adu argumen antara anggota dewan dan perwakilan masyarakat yang dipimpin Luthfi Mulyono Cs.
Dalam forum tersebut, Luthfi Cs menyoroti kondisi sosial-ekonomi masyarakat Jombang, terutama kesenjangan ekonomi dan rendahnya kesejahteraan buruh. Mereka juga menuntut kenaikan tunjangan penghasilan DPRD, pencabutan Perbup Nomor 66 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta perhatian serius terhadap persoalan industrialisasi, mulai dari upah buruh rendah, PHK sepihak, hingga tingginya angka pemerasan.
Aliansi mendesak DPRD segera mengambil keputusan politik bersama yang ditanamkan dalam notulen resmi.
Menyanggapi hal itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menyatakan akan mengkonfirmasi aspirasi tersebut.“Kita akan mengajukan tuntutan saudara-saudara.Segera kita evaluasi bersama dan mengambil keputusan sebelum batas waktu ultimatum pada 25 September,” ujar Hadi, yang juga Ketua DPC PKB Jombang.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB Kartiyono yang dikenal vokal ini menyampaikan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan, namun mengingatkan agar tetap memperhatikan kaidah aturan peraturan-undangan yang berlaku.
“Prinsipnya, kami memahami kondisi psikologis masyarakat yang disampaikan masyarakat. Namun regulasi tetap menjadi dasar dalam setiap keputusan. Kami berharap Jombang tetap kondusif sebagai Kota Santri agar pembangunan berjalan lancar,” kata Kartiyono berpesan.
“Menanggapi soal rencana aksi, Luthfi Mulyono mengatakan tidak akan berkomitmen menjaganya.
“Insyaallah kami jamin aman dan kondusif. Kalau ada oknum yang menyusup membuat kericuhan, itu ranah aparat penegak hukum. Kami rutin berkoordinasi dengan pihak keamanan,” tegasnya.
Terkait tuntutan pencopotan Ketua DPRD, Luthfi menambahkan, pihaknya masih memberi waktu kepada dewan.
“Kalau sampai 25 September tuntutan tidak direspon, kami tetap akan turun dengan aksi besar-besaran,” ujarnya.
“Dengar pendapat tersebut juga menghadirkan tiga wakil ketua DPRD, ketua komisi, pimpinan fraksi, anggota dewan, serta Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan bersama jajaran. Meski berlangsung lancar, pengamanan tetap diperketat dengan kehadiran aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.(Red)
