Kawal Program Pembangunan, DPRD Jombang Perkuat Sinergi dengan Pemkab

Selasa, 21 Oktober 2025

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jombang-Timeofjava.com-

Momentum Hari Jadi ke-115 Pemkab Jombang jadi pemantik semangat baru bagi DPRD Jombang.

Lembaga legislatif ini menegaskan komitmennya mengawal jalannya pemerintahan daerah agar seluruh program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, salah satu fungsi DPRD melakukan pengawasan jalannya roda pemerintahan.

Pengawasan yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPRD sebagai mitra kerja Pemkab.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif, menurutnya, bukan sekadar koordinatif, tetapi juga bersifat sinergis dalam menentukan arah pembangunan daerah.

”DPRD Jombang adalah mitra pemerintah daerah. Setiap kebijakan yang diambil Pemkab tentu melalui pembahasan bersama, mulai dari penganggaran hingga terelisasinya program di lapangan,” ujar Hadi Atmaji.

Ia menjelaskan, fungsi pengawasan DPRD dilakukan secara berlapis dan berkelanjutan. Tidak hanya sebatas mengesahkan anggaran, tetapi juga memastikan pelaksanaannya di lapangan sesuai peraturan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, setiap komisi di DPRD memiliki agenda rutin berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP), komisioning, hingga inspeksi mendadak (sidak).

”Kami selalu menindaklanjuti hasil rapat dan kunjungan kerja dengan pembahasan bersama. Dari situ bisa dilihat apakah program yang dijalankan oleh OPD(organisasi perangkat daerah) benar-benar berjalan sesuai perencanaan, atau justru perlu dilakukan perbaikan,” jelasnya.

Menurut Hadi, proses pengawasan tersebut juga menjadi sarana untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran daerah. DPRD tidak hanya ingin tahu sejauh mana serapan APBD berjalan, tetapi juga menilai kualitas output dan outcome dari setiap program yang dijalankan.

”Kami juga berencana melakukan rapat bersama dengan Pemkab untuk membahas serapan APBD 2025. Dalam rapat tersebut akan dibahas secara detail mana saja program yang sudah selesai, dan mana yang belum berjalan optimal. Tujuannya agar tidak terjadi keterlambatan yang bisa mengganggu serapan anggaran daerah,” ungkap Hadi.(Im)

Komentar Anda