Jombang,Time of Java.Com – Pemeritah Kabupaten Jombang dan DPRD terus melakukan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. Ada sejumlah catatan yang diberikan fraksi di DPRD Jombang.
Masukan ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampain pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Jombang Raperda RPJMD yang berlangsung Senin (16/6) kemarin.
Tujuh fraksi yang ada di DPRD Jombang menyampaikan masukan dari berbagai aspek yang diminta untuk dipertimbangkan dan dimasukan dalam RPJMD 2025-2030.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengembangan Wisata Desa
Kartiyono, juru bicara Fraksi PKB menyampaikan desakan agar perencanakan mengakomidir semua kepentingan masyarakat. Terlebih saat ini kondisi keuangan negara yang tidak stabil. Hal ini membuat Pemkab Jombang pada 2025-2030 harus menanggung beban yang tidak ringan.
Meski demikian Fraksi PKB memberikan masukan agar perencanaan dilakukan dengan baik, terukur dan realistis agar cita-cita bupati dan wakil bupati di dalam visi-misi mewujudkan
“Jombang maju sejahtera untuk semua dapat terwujud dengan baik.
“Untuk itu kami FPKB meminta perencanaan harus disusun dengan matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansinya,” katanya.
Sementara itu, Syaiful juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyebut memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bupati, kesemuanya baik, tetapi masih bersifat umum dan menyeluruh, mengingat daerah mempunyai keterbatasan di bidang sumber daya dan anggaran.
Maka diperlukan prioritas pembangunan yang pelaksanaannya dituangkan dalam APBD setiap tahun.
“Setelah mencermati prioritas pembangunan sesuai pentahapan pembangunan Kabupaten Jombang 2025-2030, kami tidak melihat adanya tahapan yang konkret tetapi malah bersifat umum sehingga efektivitasnya menjadi sangat rendah di dalam menuju cita-cita seperti yang tertulis dalam visi misi bupati,’’ katanya.
Kemudian dari Fraksi Golkar, yang dibacakan Maya Novita, menyebut iklim investasi di Kabupaten Jombang semakin meningkat ditambah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, adanya peluang usaha yang dapat jadi harapan tenaga kerja.
“SDM (sumberdaya manusia) yang mumpuni dapat menjadi nilai tawar sehingga mampu bersaing pada era global sekarang ini,’’ jelasnya.
“Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menyampaikan pembahasan RPJMD 2025-2030 ini akan tuntas pada akhir bulan Juni. Namun sejumlah tahapan selanjutnya akan dilakukan termasuk paripurna jawaban bupati dan terakhir PA (pendapat akhir) fraksi.
“Target Raperda RPMJD bisa selesai pada akhir bulan ini. Sehingga semua paripurna kita tuntas di pertengahan bulan ini,” pungkasnya.
Sidang paripurna ini sendiri dihadiri Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salamanudin Yazid, serta Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji dan juga pejabat di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (Tim)
