Jombang,Timeofjava.com-
Menjelang APBD akhir tahun 2025, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait lambatnya serapan APBD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan sisa waktu hanya sekitar satu setengah bulan, DPRD menilai percepatan realisasi anggaran harus dilakukan secara serius agar program pembangunan tidak tersendat.
Menurut Hadi, proses mutasi ASN yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan serapan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Para ASN yang baru menempati posisi jabatan harus segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Waktu yang tersisa ini sangat terbatas. Kami khawatir serapan APBD tidak maksimal. Mutasi ASN menjadi salah satu pemicu, sehingga ASN yang baru dilantik harus bergerak cepat mempercepat serapan di OPD masing-masing,” ujar Hadi.
Baca Juga:
Anggota DPRD Jombang Heri Santoso: Guru Laksana Matahari
Hadi mengungkapkan, DPRD menerima laporan bahwa banyak proyek fisik yang saat ini belum rampung dan masih dalam tahap pengerjaan. Bahkan terdapat proyek yang gagal dilaksanakan pada tahun ini. Pemerintah daerah disebut telah melakukan evaluasi terkait hal tersebut.
“Dari laporan yang masuk ke DPRD, sejumlah proyek fisik masih berjalan. Ada juga proyek yang tahun ini tidak bisa dilaksanakan dan telah dievaluasi oleh pemerintah,” jelasnya.
Situasi ini menambah kekhawatiran bahwa penyerapan anggaran di akhir tahun berpotensi semakin tertekan jika tidak segera ditangani.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi C DPRD Jombang telah memanggil OPD terkait untuk memberikan klarifikasi mengenai kemajuan proyek fisik. Komisi C tidak hanya melakukan evaluasi di ruang rapat, tetapi juga langsung turun ke lapangan untuk memastikan kondisi pembangunan riil.
“Komisi C sudah memanggil sejumlah OPD dan melihat langsung kondisi proyek di lapangan. Kami ingin memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai progres dan tidak melenceng dari perencanaan,” tambah Hadi.
Langkah turun lapangan ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta memastikan kualitas sesuai dengan standar.
Dengan kondisi serapan anggaran yang belum optimal, DPRD menyiapkan tindak lanjut berupa pemanggilan OPD yang memiliki serapan rendah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus menentukan solusi konkret agar APBD meningkat.(Red)
