Jombang,Time of Java.com
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang, Ama Siswanto saat berada di Ruang Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (30/6/2025). DPRD dorong percepatan pembangunan infrastruktur di pelosok Jombang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini minim pembangunan mendapat dukungan dari kalangan legislatif.
Satu di antaranya datang dari Komisi B DPRD Jombang, yang menilai, langkah Bupati Jombang, Warsubi dalam memperbaiki infrastruktur di desa-desa pelosok menunjukkan arah pembangunan yang inklusif.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang, Ama Siswanto menilai, perhatian serius terhadap daerah seperti Jipurapah, Kedungdendeng, dan Rapahombo adalah bukti nyata bahwa pemerataan pembangunan bukan sekadar wacana.
“Langkah ini penting untuk mempertegas bahwa seluruh wilayah, tak terkecuali yang jauh dari pusat kota, memiliki hak yang sama untuk berkembang,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, pembangunan jalan dan akses dasar di wilayah pinggiran itu juga merupakan cerminan visi pemkab dalam mewujudkan infrastruktur yang adil dan merata sebagaimana tercantum dalam misi daerah.
“Ini menjadi jawaban atas keraguan masyarakat yang merasa terpinggirkan. Dengan langkah konkret ini, pemerintah menunjukkan bahwa mereka hadir untuk seluruh warga,” imbuh Ama.
Lebih lanjut, ia mendorong agar program serupa tidak berhenti di satu atau dua titik saja.
Ia mengusulkan agar agenda pembangunan di daerah tertinggal masuk dalam skala prioritas anggaran tahun-tahun berikutnya.
“Terkait pembangunan infrastruktur yang berada di kawasan hutan negara, Ama juga menyinggung pentingnya koordinasi antarinstansi.
Ia optimistis Perhutani akan berperan aktif dalam mendukung proyek tersebut demi kepentingan masyarakat.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar proses pembangunan berjalan lancar dan tidak terhambat regulasi,” jelasnya.
Tak hanya berfokus pada jalan dan jembatan, Ama menilai pembangunan infrastruktur juga akan berdampak pada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi warga setempat.
“Ketersediaan jalan yang memadai akan mempermudah akses warga terhadap layanan penting. Ini langkah awal menuju pemerataan kesejahteraan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Jombang, Warsubi menjelaskan, perbaikan Jalan Kedungdendeng akan dibiayai melalui dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 sebesar Rp 2 miliar.
Meski secara administratif bukan kewenangan pemkab, proyek ini tetap dijalankan melalui program karya bakti berkat koordinasi lintas sektor dan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
“Kalau hanya dipaving, jalan ini kurang awet. Maka kami pilih pengecoran setebal 20 cm agar kuat dan tahan lama. Ini bentuk nyata keadilan sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila,” ucap Warsubi dalam keterangan yang diterima pada Senin (30/6/2025).
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemkab, kepolisian, dan TNI. Dalam hal ini, Polres Jombang telah menunjukkan kontribusinya lebih awal.(Im)
