Jombang-Time of Java.com
Komitmen menuju tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Sebanyak 560 lembaga pendidikan swasta resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSPD) Tahun Anggaran 2026 dalam kegiatan sosialisasi yang digelar pada 18–19 Februari 2026 di Aula 1 Disdikbud Jombang. Senin (23/2/2026)Timeofjava com
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kegiatan ini diikuti oleh lembaga SD/MI swasta, SMP/MTs swasta, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) yang seluruh pendanaannya bersumber dari APBD Murni 2026. Penandatanganan dilakukan setelah para peserta menerima pemaparan teknis dari Tim Hibah Disdikbud terkait mekanisme penyaluran, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana.
Dalam sosialisasi tersebut, ditegaskan bahwa NPHD menjadi dokumen krusial sebelum dana BOSPD dicairkan. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah daerah dan lembaga penerima hibah. Tanpa NPHD, proses pencairan tidak dapat dilakukan.
“Prestasi Membanggakan, Tiga Pelajar Jombang Terima Apresiasi Bupati
Kadindik Jatim Dorong Pelajar Manfaatkan Libur Panjang Nataru untuk Asah Kompetensi dan Keterampilan
Prestasi Peserta Didik MI Sunan Kalijogo Mojokerto, Wujud Dedikasi Pendidikan dan Semangat Belajar Berkarakter
NPHD memuat sejumlah poin penting, mulai dari rincian usulan hibah, tata cara pencairan, jadwal pelaksanaan kegiatan, hingga kewajiban laporan pertanggungjawaban. Seluruh ketentuan tersebut mengikat kedua belah pihak agar pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari potensi pelanggaran administrasi.
Disdikbud Jombang juga menyampaikan bahwa dana BOSPD Tahun 2026 akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing lembaga secara bertahap setiap triwulan, dengan total empat kali pencairan dalam satu tahun anggaran. Mekanisme ini diharapkan mampu menjaga stabilitas operasional sekolah swasta, khususnya dalam mendukung kebutuhan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan.
Melalui langkah ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan dana hibah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan pemahaman yang seragam antara pemberi dan penerima hibah, pelaksanaan BOSPD 2026 diharapkan tidak hanya lancar secara administratif, tetapi juga berdampak nyata pada kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Jombang.(Red)
