Jombang,Timeofjava.com
Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Jombang di bawah kepemimpinan Bupati H. Warsubi dan Wakil Bupati Salman tengah bersiap menggulirkan mutasi dan rotasi besar-besaran bagi pejabat struktural, khususnya di tingkat eselon III dan IV. Wacana ini diperkirakan akan direalisasikan usai peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia pada Agustus mendatang.
“Mutasi, dalam konteks pemerintahan, adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari sistem manajemen ASN. Namun, publik kini menaruh perhatian besar pada prosesnya: apakah akan menjadi langkah strategis memperkuat profesionalisme birokrasi, atau justru sarat kepentingan politik dan loyalitas semu?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akademisi Soroti Arah Mutasi Pemkab Jombang
“9Dr. Ahmad Hasan Afandi, M.Si, akademisi Ilmu Pemerintahan dari Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto, menilai bahwa mutasi tahun 2025 seharusnya menjadi momentum konsolidasi profesionalisme birokrasi, bukan sekadar agenda politis yang dibungkus formalitas administratif.
“Mutasi akan bermakna bila dilakukan secara objektif, terukur, dan berdasarkan pada sistem merit. ASN yang dipindah atau dipromosikan harus melalui evaluasi kinerja yang jelas dan memiliki rekam jejak profesional yang baik,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (19/8).
Namun ia menyebutkan adanya kekhawatiran, karena hingga kini belum ada transparansi kriteria maupun indikator evaluasi pejabat yang akan digeser atau dipertahankan. Dugaan sementara menyebutkan bahwa sedikitnya tiga kepala OPD strategis menjadi kandidat kuat untuk digeser, termasuk dari sektor teknis dan transportasi. Mereka disebut-sebut terlalu dekat dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga menjadi sasaran “penyegaran”.
Sorotan Tertuju pada Kepala Bapenda
“Di tengah wacana mutasi tersebut, nama Hartono, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang, ikut menjadi sorotan publik. Kebijakan kontroversial terkait lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beberapa waktu lalu dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Pertanyaannya, apakah Bupati Warsubi berani mengambil langkah tegas dengan menggeser Kepala Bapenda? Publik menanti ketegasan kepala daerah dalam menindak pejabat yang membuat kebijakan tidak populer dan tidak responsif terhadap keluhan warga,” kata Ahmad Hasan.
Ia menambahkan, bila Hartono tetap dipertahankan, maka perlu ada penjelasan terbuka kepada publik terkait capaian dan evaluasi kinerjanya. Namun jika dimutasi, maka hal itu bisa menjadi sinyal bahwa mutasi ini tidak hanya teknokratis, tetapi juga mendengar suara rakyat.
Ujian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
“Mutasi yang akan dilakukan pada September mendatang ini, menurut Ahmad Hasan, merupakan ujian nyata terhadap keseriusan Pemkab Jombang dalam menjalankan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
“Jika mutasi dilakukan hanya karena loyalitas semu atau kedekatan politik, maka kita sedang menyaksikan kemunduran birokrasi. ASN yang berintegritas bisa tersingkir, sementara yang oportunis justru naik jabatan,” tegasnya.
Ia menilai, selama ini kelemahan mutasi di Jombang adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas. Indikator evaluasi kinerja kerap tidak diumumkan, dan proses mutasi cenderung tertutup. Untuk itu, ia mengajukan tiga rekomendasi penting:
Mengumumkan kriteria dan proses evaluasi mutasi kepada publik.
Melibatkan lembaga pengawasan seperti KASN, DPRD, dan masyarakat sipil.
Menolak segala bentuk stigmatisasi jabatan berdasarkan loyalitas atau kedekatan politik.
Harapan untuk Reformasi, Bukan Kompromi
Sebagai akademisi dan warga Jombang, Ahmad Hasan menyampaikan harapan agar mutasi kali ini menjadi langkah maju, bukan mundur. Bahwa birokrasi harus dibangun atas dasar kompetensi, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat—bukan sebagai alat konsolidasi kekuasaan.
“Jangan biarkan mutasi jabatan menjadi panggung dagang sapi yang merusak fondasi pelayanan publik. Mari jadikan 2025 sebagai tahun pembuktian bahwa Jombang mampu menempatkan birokrasi sebagai tulang punggung pelayanan, bukan sebagai alat politik praktis.”(Hasan)
Penulis : Dr Hasan
