Jombang,Time ofjava.com –
Ketidak hadiran Bupati Jombang, Abah warsubi dalam forum Rijalul Ansor yang dirangkai dengan maulid Nabi dan di hadiri oleh Ketua PCNU, telah membuka ruang tafsir public yang cukup luas. Publik membaca ada pesan politik lebih dalam sinyal lemahnya relasi antara kekuasaan lokal dan kekuatan tradisional keagamaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Abah Warsubi memilih turun ke jalan melakukan patroli Harkamtibmas. Keputusan itu menegaskan prioritas politik yang tampak tidak lagi selaras dengan kultur religius Kota Santri. Dapat di baca “ Gestur kepemimpinan Abah warsubi tampaknya mengambil posisi lebih fungsional dan teknokratik di banding pendekatan kultur yang selama ini identik dengan kepemimpinan sebelumnya.
“Padahal kegiatan ini terselenggara atas sinergi antara PC GP Ansor Jombang dengan Forkopimda Kabupaten Jombang, dikemasan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H sekaligus do’a bersama keselamatan bangsa,” kata Ahmad Hasan Afandi, Alumni FISIPOL Universitas Brawijaya Malang, dihubungi melalui sambungan seluler Minggu (7/9/25.)
“Menurut Dr Ahmat Hasan Afandi pemerintah daerah perlu memahami bahwa hubungan dengan kelompok kultural bukan sekedar relasi prakmatis tetapi bagian dari infrastruktur legitimasi. Rijalul Ansor bukan forum pinggiran, melainkan ruang sakral untuk memperkuat ikatan dengan para kiai dan jamaah. “Ketika seorang bupati absen, apalagi tanpa penjelasan komunikatif, bisa berdampak Panjang pa kepercayaan public, wajar public membaca ada jarak,” ujarnya.
“Sebelum acara ini, Bupati memang menghadiri istighosah dan tasyakuran di Kebon Rojo bersama masyarakat. Namun, absennya ia di forum Ansor tetap memunculkan tafsir politik berbeda.
Dalam dinamika politik mutakhir, agenda keagamaan tampak tak lagi mampu mengikat pejabat daerah untuk hadir. Sebaliknya, jargon keamanan dan stabilitas lebih diutamakan, seakan lebih penting daripada konsolidasi kultural dengan organisasi keagamaan. Alumni Fisipol Brawijaya ini menyampaikan, Meski Langkah ini memiliki justifikasi birokrasi, namun dalam kultur seperti jombang yang kental dengan tradisi pesantren dan nilai-nilai ke-NU-an absennya kepala daerah dalam forum sakral keaagamaan bisa di tafsirkan sebagai pelemahan legitimasi kultural. Hal ini bisa menjadi awal dari ketegangan simbolik antara kekuasaan dan kultur.
“Situasi ini menimbulkan spekulasi: apakah yang terjadi hanyalah miskomunikasi, atau memang ada upaya “menjauh” dari tradisi yang selama ini menjadi fondasi legitimasi kepemimpinan di Jombang?
Jika terjadi miskomunikasi, maka diperlukan segera klarifikasi terbuka dan komunikasi langsung antara Bupati, GP Ansor dan PCNU untuk meredam tafsir liar. Namun jika ada pergeseran arah politik, maka GP ansor dan PCNU segera mengambil posisi baru untuk memperkuat akar basis masa, memperluas pengaruh intelektual dan tidak hanya bergantung pada kedekatan simbolik dengan kekuasaan.
Hal ini menjadi panggilan bagi GP-Ansor dan PCNU untuk melakukan evaluasi strategis pertama, apakah selama ini hubungan dengan pemerintah daerah hanya bersifat seremonial, kedua apakah ada jarak yang tumbuh akibat tidak adanya komunikasi politik yang terstruktur.
Bagi sebagian kalangan muda NU, peristiwa ini menjadi sinyal bahwa hubungan emosional antara penguasa dan kultur pesantren tidak lagi seerat dulu. Jika benar demikian, GP Ansor dan PCNU menghadapi tantangan serius bagaimana tetap menjadi penopang moral dan politik umat, di tengah risiko terpinggirkan dari panggung kekuasaan lokal. peristiwa ini juga menjadi wake up call: apakah NU hanya ingin dipandang sebagai penjaga tradisi sakral, atau juga sebagai aktor sosial-politik yang relevan dengan dinamika kontemporer. (red)
