Jombang, Timeofjava.com.
Satu tahun sudah Bupati Warsubi memimpin Kabupaten Jombang. Di permukaan, berbagai capaian tampak menjanjikan: pelayanan publik meningkat, UMKM menggeliat, dan reformasi birokrasi berjalan lebih tegas. Namun di balik kemajuan itu, tersimpan persoalan serius yang justru mengancam efektivitas pembangunan: serapan anggaran yang tersendat, proyek strategis yang gagal dikerjakan, dan layanan dasar yang berpotensi macet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Akademisi FISIP Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto, Dr. Ahmad Hasan Afandi, menilai Warsubi sebagai pemimpin yang bekerja dengan tekad kuat untuk melakukan pembenahan. Namun ia menegaskan bahwa Jombang masih berada di “zona transisi”, di mana prestasi awal belum cukup menjamin perubahan besar yang berkelanjutan. “Ada niat serius membawa Jombang menuju arah yang lebih baik,” ujarnya, “tetapi banyak agenda penting masih menunggu untuk benar-benar dirasakan masyarakat.”
Transparansi keuangan kembali menunjukkan stabilitas ketika Jombang mempertahankan Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya. Ini mencerminkan kesinambungan tata kelola keuangan yang baik sejak periode sebelumnya. Meski demikian, Warsubi belum menunjukkan inovasi besar dalam pengelolaan anggaran seperti digitalisasi menyeluruh atau sistem open budget. Kinerjanya tetap stabil, tetapi masih mengikuti pola lama yang belum mampu memotong rantai masalah birokrasi yang berulang dari tahun ke tahun.
Di sisi pelayanan publik, lonjakan skor IPP dari 4,26 ke 4,60 menjadi salah satu prestasi paling mencolok. Pemerintah pusat bahkan memberi predikat Pelayanan Prima kepada Jombang—sebuah kemajuan signifikan dibanding era sebelumnya yang stagnan. Namun pertanyaan penting tetap menggantung: apakah peningkatan ini dapat dipertahankan, atau hanya efek percepatan awal masa kepemimpinan?
“Sementara itu, sektor ekonomi dan UMKM juga mencatat grafik menanjak. Tingkat kepuasan publik mencapai 77,8% dalam 100 hari kerja, dan UMKM Jombang menembus peringkat 3 terbaik di Jawa Timur, sebuah capaian yang belum pernah diraih pada periode 2018–2024. Meski begitu, pemerataan manfaat masih dipertanyakan, terutama bagi desa-desa pinggiran yang selama ini paling merasakan kesenjangan pembangunan.
Pada sektor infrastruktur, Warsubi menunjukkan keseriusan melalui inspeksi rutin jalan, jembatan, hingga drainase. Namun kondisi riil di lapangan masih jauh dari memuaskan. Banyak ruas jalan tetap rusak ringan hingga sedang. Keterbatasan anggaran—hanya sekitar Rp 94 miliar—membuat penyelesaian masalah menahun ini seperti berjalan tersendat. Dengan minimnya kemajuan pada sektor ini, publik menilai bahwa persoalan klasik yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya belum benar-benar disentuh secara fundamental.
Di tengah upaya perbaikan tersebut, kebijakan PBB-P2 justru memunculkan kegaduhan. Kenaikan pajak yang mencapai ratusan persen membuat publik meradang. Meski kebijakan itu merupakan produk pemerintahan sebelumnya yang baru diterapkan di era Warsubi, publik tetap mengaitkannya dengan kepemimpinan saat ini. Kurangnya koreksi dan minimnya sosialisasi membuat persepsi negatif terhadap pemerintah semakin mengental.
Kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga menunjukkan dinamika yang menarik. Tingkat kemiskinan turun dari 8,60% menjadi 8,36% pada 2025, sementara angka pengangguran berada di 3,75% atau 28.738 jiwa. Meski penurunan ini positif, menurut Hasan, langkah tersebut masih jauh dari kata cukup. Akar persoalan kemiskinan di Jombang menuntut program pelatihan kerja yang terarah dan peningkatan keterampilan masyarakat yang lebih serius.
Namun dari seluruh sektor yang dievaluasi, masalah terbesar justru berada pada jantung pemerintahan: serapan anggaran 2025 yang kacau dan tidak merata. Hingga September 2025, realisasi anggaran baru 62,26%. Kesenjangan antar-OPD sangat mencolok—BPKAD mencatat serapan 79,14%, sementara Dinas Sosial hanya 21,29%. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya perencanaan tahunan, tetapi juga kegagalan monitoring dan absennya sistem peringatan dini. Potensi SiLPA di akhir tahun menguat, yang berarti anggaran tidak berhasil tersampaikan kepada masyarakat.
Lebih parah lagi, sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah dilaporkan gagal dikerjakan meski pagu anggarannya sudah tersedia. Kondisi ini menimbulkan risiko kerusakan kualitas pembangunan akibat pengerjaan terburu-buru, membuka peluang penyimpangan hukum, dan merusak kepercayaan publik karena hasil pembangunan tidak terlihat di lapangan. Instruksi percepatan pada akhir tahun menjadi tanda kuat bahwa manajemen anggaran tidak berjalan sehat, di mana realisasi menumpuk di penghujung waktu dan rentan menghasilkan pekerjaan “asal jadi”.
Dampak paling berat dari kisruhnya serapan anggaran ini terasa pada layanan dasar. Dinas Sosial yang serapannya hanya 21,29% berpotensi gagal menyalurkan program bantuan tepat waktu. Jaringan pengaman sosial, layanan kesehatan, hingga dukungan pendidikan di desa-desa rawan terganggu. Reformasi pelayanan publik yang digembar-gemborkan pun tampak belum menyentuh sektor yang paling vital bagi kelompok rentan.
“Meski begitu, Dr. Hasan tetap memberikan apresiasi kepada Warsubi karena telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pengawasan dan mempercepat realisasi anggaran. Ia menilai upaya tersebut penting, meski terlambat, agar program pembangunan tidak sepenuhnya terhambat. Namun ia mengingatkan, “Prestasi berbasis survei kepuasan memang baik, tetapi tidak serta-merta mencerminkan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.”
Hasan menekan pentingnya perencanaan realistis, monitoring triwulanan yang ketat, serta peningkatan kapasitas OPD terutama di sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan. Transparansi publik, katanya, juga harus diperkuat agar masyarakat dapat memantau langsung ke mana anggaran bergerak dan siapa saja yang mestinya menerima manfaat.
“Warsubi punya energi dan niat yang besar. Tapi jika masalah anggaran dan manajemen birokrasi tidak segera diselesaikan, Jombang akan terus berada di persimpangan—bergerak maju, tetapi tidak cukup cepat untuk melompat,” pungkasnya.( AfandHasani)
Penulis : Hasan Afandi
