Jombang,Timeofjava,com-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang optimis realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dapat mencapai 95 persen pada akhir tahun. Hingga awal November, penyerapan APBD baru terealisasi sebesar 71,65 persen. Meski begitu, pemerintah daerah tetap optimistis target tersebut bisa tercapai melalui langkah percepatan di berbagai sektor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menyebut belum optimalnya serapan anggaran disebabkan oleh sejumlah kendala teknis dan administrasi. Salah satunya adalah gagalnya pelaksanaan beberapa proyek besar yang seharusnya dikerjakan tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih ada beberapa kegiatan besar yang belum terealisasi karena kendala lelang maupun kesiapan lapangan. Namun secara umum, kami terus dorong percepatan agar target 95 persen dapat tercapai,” ujar Agus, Jumat (7/11/2025).
Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat menunjukkan kinerja keuangan yang baik, antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol), Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA), Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Peterongan.
“OPD-OPD ini menunjukkan komitmen yang baik terhadap jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Kami memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut,” tambah Agus.
Namun, masih ada beberapa OPD dengan tingkat serapan anggaran rendah. Di antaranya adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Kecamatan Tembelang.
“Paling rendah masih di Dinas Perkim, baru sekitar 42,51 persen,” ungkap Agus.
Rendahnya serapan anggaran di Dinas Perkim disebabkan oleh gagalnya proyek pembangunan jembatan bailey di Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu, dengan nilai proyek mencapai Rp3,5 miliar.
Proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tiga kali proses lelang gagal menemukan penyedia yang memenuhi kriteria. “Karena gagal lelang, otomatis anggaran belum bisa digunakan tahun ini,” jelasnya.
Selain faktor lelang, sejumlah kegiatan lain juga tertunda karena kendala teknis dan administratif. Salah satunya terjadi di Dinas Sosial, yang masih menyelesaikan tahap penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
“Beberapa kegiatan fisik memang membutuhkan waktu tambahan karena terkait penyediaan dokumen lahan dan perizinan. Tapi kami pantau terus supaya tidak molor terlalu lama,” imbuh Agus.
Untuk mempercepat realisasi anggaran, Pemkab Jombang kini menginstruksikan seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang tersisa. Evaluasi mingguan serta koordinasi lintas instansi dilakukan agar progres keuangan sejalan dengan pelaksanaan fisik di lapangan.
“Kami terus dorong percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar tidak ada hambatan berarti menjelang akhir tahun,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah percepatan tersebut, Pemkab Jombang menargetkan APBD sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025 dapat terserap maksimal. Agus menekankan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran bukan sekadar pencapaian angka, melainkan bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat.(Im)
Penulis : Im
