Jombang,Timeofjava.com
Presiden Luncurkan 80 Ribu Kopdeskel Merah Putih, Pejabat di Jombang Justru Tinggalkan Acara*
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
JOMBANG, – Peluncuran 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/7/2025) di Klaten, Jawa Tengah, menjadi tonggak penting penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Kegiatan tersebut disiarkan secara nasional melalui Zoom Meeting ke seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jombang.
Namun ironisnya, momentum penting ini justru tidak dimaknai serius oleh jajaran pejabat di Jombang.
Pasalnya, sejumlah kepala desa, pengurus Kopdeskel, hingga perangkat daerah yang hadir dalam sesi virtual tersebut, diketahui meninggalkan lokasi sebelum acara selesai.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait komitmen dan kedisiplinan birokrasi dalam mendukung agenda strategis nasional.
Padahal, kehadiran dan perhatian penuh dalam acara peluncuran ini sangat krusial. Mengingat Kopdeskel Merah Putih merupakan inisiatif besar untuk memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta mendorong kemandirian masyarakat akar rumput.
Ketiadaan ketegasan dari Pemkab Jombang dalam menertibkan dan memastikan partisipasi penuh dalam acara tersebut mencerminkan lemahnya manajemen pemerintahan.
“Bagaimana mungkin program strategis nasional bisa berhasil di daerah, jika semangat dari pusat tidak disambut serius oleh pejabat, khususnya di Jombang,”ujar salah satu pegiat koperasi lokal yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Jurnalis Nusantara (SJN) Jombang, M. Nur Rudiyanto, menilai bahwa sikap sejumlah pejabat dan aparatur yang meninggalkan forum sebelum acara selesai merupakan bentuk kelalaian administratif dan ketidakpekaan terhadap arah kebijakan nasional.
“Ini bukan sekadar soal kehadiran formal, tapi soal integritas dalam menjalankan amanah negara. Presiden sudah berbicara soal koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa, tapi di Jombang justru acaranya dianggap remeh. Ini preseden buruk,”tegas Rudiyanto.
Ia juga menyayangkan tidak adanya mekanisme pengawasan internal dari Pemkab Jombang, untuk memastikan forum berjalan tertib dan representatif.
“Momentum peluncuran Kopdeskel Merah Putih, seharusnya menjadi pemantik untuk mengevaluasi keseriusan perangkat desa dan OPD dalam membangun ekonomi berbasis komunitas,”tambahnya.
Rudiyanto mendesak Bupati Jombang, untuk memberi teguran kepada pihak-pihak yang tidak menghormati agenda nasional tersebut.
Selain itu, ia juga mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, agar menjadikan insiden ini sebagai pelajaran berharga untuk penataan ulang koordinasi lintas sektor di lingkup pemerintahan daerah.
“Kalau elite daerahnya tidak antusias, jangan heran kalau nanti masyarakat juga tak percaya program ini akan jalan. Padahal, koperasi desa ini bisa jadi kunci untuk keluar dari ketergantungan ekonomi luar,”pungkasnya.(Red)
