Jombang-Timeofjava.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memastikan kekosongan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak menghambat pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur. Untuk sementara, jabatan strategis tersebut diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dari internal dinas.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang, Anwar, menyampaikan bahwa Plt Kepala Dinas PUPR saat ini dijabat oleh Sekretaris Dinas PUPR, Imam Bustomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk sementara, Plt Kepala Dinas PUPR dijabat oleh Sekretaris Dinas PUPR, Bapak Imam Bustomi,” ujar Anwar saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).
Penunjukan Plt tersebut menyusul mutasi jabatan yang dilakukan Pemkab Jombang pada Kamis (15/1/2026). Dalam mutasi tersebut, Kepala Dinas PUPR sebelumnya, Bayu Pancoaroadi, dipindahtugaskan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
‘Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan bahwa meskipun jabatan Kepala Dinas PUPR belum terisi secara definitif, seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala berarti.
“Tidak ada kendala. Semua program tetap kami kawal bersama wakil bupati, sekretaris daerah, dan para asisten,” kata Warsubi.
Ia menjelaskan, Pemkab Jombang telah memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan publik, peningkatan kinerja aparatur, serta agenda pembangunan strategis berjalan optimal.
Menurut Warsubi, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah yang sejalan dengan visi dan misi Pemkab Jombang. Oleh karena itu, meskipun dipimpin oleh pelaksana tugas, Dinas PUPR tetap dituntut bekerja maksimal.
“Kami perkuat peran pimpinan daerah agar tidak ada program yang tersendat,” tegasnya.
Terkait pengisian jabatan definitif, Warsubi memastikan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama akan segera dilaksanakan. Ia telah menginstruksikan BKPSDM bersama Sekretaris Daerah untuk mempercepat seluruh tahapan seleksi.
“Target kami hanya hitungan minggu. Jabatan-jabatan strategis harus segera terisi agar kinerja pemerintahan semakin optimal,” ujarnya.
Selain Kepala Dinas PUPR, tercatat masih ada tiga jabatan pimpinan tinggi pratama lain yang belum terisi secara definitif, yakni Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.
Sebagai langkah sementara, Pemkab Jombang telah menunjuk pelaksana tugas pada masing-masing jabatan tersebut. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kekosongan jabatan tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai informasi, rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Jombang pada awal tahun 2026 ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah 84 pejabat manajerial yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (15/1/2026)(Red).
