Mojokerto,Time of Java com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto terus menuai respons positif dari berbagai kalangan. Program ini dipandang sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak atas pangan bergizi, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan proses pendidikan formal di tingkat dasar dan menengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Secara substantif, MBG dinilai mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan peserta didik, khususnya dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta daya konsentrasi anak selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selain itu, program ini juga memberikan dampak sosial-ekonomi dengan meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah.
“Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Majapahit, Raffelino Syahadatan R, menilai bahwa MBG merupakan langkah progresif dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Menurutnya, investasi negara di bidang gizi anak sekolah merupakan fondasi penting bagi terciptanya generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan.
“Program MBG di Mojokerto sangat mendukung keberlangsungan anak didik sekolah, khususnya dalam menunjang kesehatan, daya tahan tubuh, serta konsentrasi belajar mereka di kelas. Dalam perspektif pembangunan sosial, kebijakan ini memiliki nilai strategis,” ungkap Raffelino.
Meski demikian, Raffelino menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari niat baik dan cakupan distribusi, tetapi juga dari aspek teknis dan kualitas implementasi di lapangan. Ia menyoroti adanya sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian serius, terutama terkait isu keamanan pangan, seperti munculnya dugaan kasus keracunan makanan yang sempat dikeluhkan di beberapa daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa, melainkan sebagai peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan agar melakukan evaluasi menyeluruh. Jika tidak ditangani secara serius, masalah keamanan pangan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program MBG secara keseluruhan.
“Apabila terjadi kendala teknis seperti keracunan makanan, hal itu tentu sangat mengkhawatirkan. Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Keterlibatan dokter gizi dan tenaga kesehatan yang kompeten menjadi keharusan, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.
Lebih lanjut, Raffelino menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan standarisasi mutu gizi yang berkelanjutan. Evaluasi berkala dinilai perlu dilakukan agar pelaksanaan MBG benar-benar sejalan dengan prinsip keamanan pangan, kesehatan masyarakat, dan perlindungan anak.
Ia juga mendorong adanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah, pihak sekolah, penyedia makanan, serta tenaga medis dan gizi. Dengan koordinasi yang baik, potensi risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup peserta didik.
“Program MBG sejatinya merupakan kebijakan yang sangat mulia. Namun, agar manfaatnya optimal dan berkelanjutan, aspek keamanan dan kualitas gizi harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” pungkasnya.
“Raffelino berharap pemerintah daerah Mojokerto dan instansi terkait dapat menjadikan masukan ini sebagai bahan refleksi dan perbaikan kebijakan. Dengan pengelolaan yang lebih cermat dan berbasis keahlian, program MBG diharapkan mampu berjalan secara aman, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi dunia pendidikan dan pembangunan sosial di daerah. ( Raffelino)
Penulis : Reffelino
